Perubahan Zonasi PPDB 2026: Jalur Domisili Dihapus, Nilai Rapor Jadi Penentu

Perubahan Zonasi PPDB 2026 Pemerintah resmi mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghapus jalur zonasi berdasarkan domisili. Kebijakan ini menggantikan sistem sebelumnya yang menggunakan jarak tempat tinggal ke sekolah. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan sistem baru berbasis nilai rapor dan prestasi. Perubahan ini bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, bukan sekadar pemerataan akses.

Alasan di Balik Penghapusan Jalur Domisili

Abdul Mu’ti menjelaskan sistem zonasi sebelumnya tidak efektif. Banyak sekolah di wilayah padat penduduk tetap kelebihan siswa. Sementara itu, sekolah di wilayah pinggiran masih kekurangan peminat. Kualitas antar sekolah juga masih timpang. Sistem zonasi tidak menyelesaikan masalah kualitas guru dan fasilitas.

“Kami menghapus jalur domisili bukan tanpa alasan. Sistem lama hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Sekolah favorit tetap favorit. Sekolah kurang diminati tetap sepi. Yang berubah hanya komposisi siswa berdasarkan alamat KTP,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta.

Pemerintah menilai sistem zonasi justru menimbulkan praktik kecurangan. Banyak orang tua memalsukan alamat domisili. Kartu Keluarga (KK) fiktif marak diperjualbelikan menjelang PPDB. Praktik ini merugikan siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah.

Sistem Baru: 70 Persen Nilai Rapor, 30 Persen Prestasi

Dalam sistem baru, penerimaan siswa menggunakan dua komponen utama. Komponen pertama adalah nilai rapor. Nilai rapor menyumbang 70 persen dari total penilaian. Komponen kedua adalah prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi menyumbang 30 persen dari total penilaian.

Bagi calon siswa SMA, nilai rapor berasal dari semester 1 hingga 5. Bagi calon siswa SMP, nilai rapor berasal dari semester 1 hingga 5 di jenjang SD. Sementara itu, bagi calon siswa SD, pemerintah lebih menekankan jalur prestasi pada tes kemampuan dasar.

Komponen prestasi meliputi juara lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Piagam penghargaan dari kejuaraan sains, olahraga, seni, atau bidang lainnya mendapat poin tambahan.

Abdul Mu’ti menegaskan sistem ini lebih adil dan transparan. Siswa berprestasi akan mendapatkan kesempatan yang sama. Lokasi tempat tinggal tidak lagi menjadi penghalang.

“Anak pintar di daerah manapun harus punya kesempatan yang sama. Jangan sampai siswa berprestasi terkendala jarak. Jangan sampai siswa kurang mampu tersisih karena alamat,” tegasnya.

Penghapusan Tes Calistung untuk Masuk SD

Pemerintah juga menghapus tes calistung (membaca, menulis, berhitung) untuk masuk SD. Sekolah tidak boleh melakukan tes calistung saat PPDB. Pemerintah akan mengenakan sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar.

Abdul Mu’ti menjelaskan calistung bukan syarat mutlak masuk SD. Anak usia dini memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Memaksakan calistung sebelum waktunya justru dapat merusak psikologis anak.

“Anak harus bahagia saat masuk sekolah. Jangan karena tes calistung, anak jadi trauma dan takut bersekolah. Pendidikan usia dini yang utama adalah bermain sambil belajar,” papar Mu’ti.

Sekolah hanya boleh melakukan observasi sederhana. Observasi mencakup kemampuan berinteraksi dan kemandirian anak. Sekolah dilarang keras melakukan tes tulis calistung dalam bentuk apapun.

Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua

Pemerintah tetap mempertahankan dua jalur khusus meskipun menghapus jalur domisili.

Kedua jalur ini tetap mempertimbangkan nilai rapor sebagai syarat utama. Sekolah tidak memberi dispensasi nilai untuk jalur afirmasi. Siswa tetap harus memenuhi standar minimum yang ditentukan sekolah.

Mekanisme Pendaftaran Secara Daring

Seluruh proses PPDB 2026 berlangsung secara daring (online). Pemerintah menyediakan portal terpusat. Portal ini terintegrasi dengan data Dapodik. Orang tua tidak perlu lagi datang ke sekolah satu per satu.

Siswa dapat mendaftar ke tiga pilihan sekolah sekaligus. Sistem akan memproses berdasarkan prioritas nilai tertinggi. Jika siswa tidak lolos di pilihan pertama, sistem akan menggeser ke pilihan kedua. Jika masih tidak lolos, sistem akan menggeser ke pilihan ketiga.

Pengumuman hasil seleksi berlangsung secara serentak. Orang tua dapat melihat hasilnya melalui portal resmi. Orang tua juga dapat melihat hasilnya melalui aplikasi mobile. Seluruh proses ini transparan dan dapat diaudit.

Reaksi Beragam dari Publik

Kebijakan ini menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sebagian orang tua menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai sistem baru lebih adil bagi siswa berprestasi. Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan alamat KTP.

Namun, sebagian lainnya mengkritik kebijakan ini. Mereka khawatir sistem ini akan memicu persaingan tidak sehat. Sekolah favorit akan semakin sulit dimasuki. Siswa dari daerah terpencil dengan fasilitas minim akan semakin tertinggal.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Asep Herry, menilai kebijakan ini perlu mengkaji ulang. Menurutnya, penghapusan jalur domisili tanpa dibarengi pemerataan kualitas sekolah tidak akan efektif.

“Masalah utamanya bukan pada sistem penerimaannya, tetapi pada ketimpangan kualitas antar sekolah. Selama sekolah favorit dan non-favorit masih timpang, persaingan akan tetap tidak sehat,” ujar Asep.

Ia menyarankan pemerintah fokus pada pemerataan kualitas guru. Pemerataan fasilitas dan anggaran antar sekolah juga harus menjadi prioritas.

Persiapan Sekolah dan Guru

Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun. Sekolah dan guru harus mempersiapkan diri menyambut sistem baru. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota akan menggelar sosialisasi massal.

Guru juga akan mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihan mencakup sistem input nilai rapor di Dapodik. Pelatihan juga mencakup cara mendeteksi potensi kecurangan.

Baca juga: opac.stikescenut.id

Pemerintah mengimbau sekolah tidak melakukan praktik diskriminatif. Sekolah harus menerima siswa berdasarkan nilai dan prestasi. Sekolah tidak boleh membedakan siswa berdasarkan latar belakang ekonomi atau koneksi.

Kesimpulan

PPDB 2026 menghadirkan perubahan fundamental dalam sistem penerimaan siswa. Pemerintah menghapus jalur zonasi berdasarkan domisili. Sebagai gantinya, nilai rapor dan prestasi menjadi penentu utama.

Sistem baru ini diharapkan lebih adil dan transparan. Siswa berprestasi dari daerah manapun berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Pemerintah juga menghapus tes calistung untuk masuk SD. Langkah ini melindungi psikologis anak usia dini.

Namun, kebijakan ini masih menuai pro dan kontra. Pemerataan kualitas antar sekolah menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa itu, sistem penerimaan secanggih apapun tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Pemerintah berjanji terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala. Masukan dari masyarakat, sekolah, dan pakar pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan perbaikan. Tujuan akhirnya tetap sama: mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata.