UNBK Kembali Digelar 2026, Ini Perbedaan dengan Ujian Nasional Dulu
Perbedaan dengan Ujian Nasional Dulu Pemerintah mengembalikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2025/2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan kebijakan ini di Jakarta, Senin (14/4/2026). UNBK akan digelar untuk siswa kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA. Pemerintah menghapus Ujian Sekolah (US) yang sebelumnya menjadi penentu kelulusan. UNBK tidak menentukan kelulusan siswa, melainkan hanya sebagai pemetaan kualitas pendidikan.
Abdul Mu’ti menjelaskan alasan utama pengembalian UNBK. Hasil pemetaan nasional menunjukkan penurunan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Data asesmen nasional tiga tahun terakhir mengonfirmasi penurunan ini. Pemerintah membutuhkan instrumen tunggal untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional. UNBK menjadi instrumen yang lebih objektif dibanding ujian sekolah. Ujian sekolah diselenggarakan mandiri oleh masing-masing sekolah sehingga sulit dibandingkan.
“Kita tidak bisa terus menebak-nebak kondisi pendidikan kita. UNBK memberi kita data akurat tentang posisi siswa dan sekolah. Data ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Perbedaan UNBK 2026 dengan Ujian Nasional Dulu
UNBK 2026 memiliki sejumlah perbedaan signifikan dengan Ujian Nasional sebelum tahun 2020. Pertama, UNBK tidak menentukan kelulusan siswa. Sekolah menentukan kelulusan melalui penilaian komprehensif. Penilaian mencakup nilai rapor semester 1 hingga 5, tugas portofolio, dan praktik.
Kedua, UNBK hanya menguji tiga mata pelajaran. Ketiga mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sebelumnya, Ujian Nasional menguji hingga enam mata pelajaran termasuk IPA dan IPS.
Ketiga, tim penyusun soal merancang tingkat kesulitan soal secara bervariasi. Sebanyak 70 persen soal mengukur kemampuan literasi dan numerasi dasar. Sebanyak 30 persen soal mengukur kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi.
Keempat, sekolah tidak mempublikasikan hasil UNBK secara individual. Sekolah dan pemerintah daerah menerima laporan agregat. Laporan ini membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
Jadwal dan Teknis Pelaksanaan
Pelaksanaan UNBK menggunakan sistem computer based test (CBT). Sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer dapat meminjam perangkat dari sekolah tetangga. Pemerintah menyediakan 50 ribu unit laptop untuk mendukung daerah yang kekurangan.
Setiap sekolah wajib menyediakan cadangan daya listrik berupa genset. Kebijakan ini mengantisipasi pemadaman listrik mendadak saat ujian. Dinas pendidikan provinsi bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan UNBK di wilayahnya.
Soal dan Materi yang Diujikan
Tim pengembang soal UNBK terdiri dari guru, dosen, dan praktisi pendidikan. Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) mengoordinasikan proses penyusunan soal. Soal melalui tiga tahap uji coba sebelum digunakan.
Materi yang diujikan mencakup kurikulum dari kelas IV hingga VI untuk SD. Untuk SMP, materi mencakup kurikulum dari kelas VII hingga IX. Untuk SMA, materi mencakup kurikulum dari kelas X hingga XII.
Kemendikdasmen meluncurkan aplikasi simulasi UNBK pada Maret 2026. Siswa dapat mengakses simulasi melalui portal resmi atau aplikasi mobile. Tujuannya membiasakan siswa dengan antarmuka dan jenis soal yang akan muncul.
Peran Hasil UNBK bagi Sekolah
Hasil UNBK menjadi bahan evaluasi utama bagi sekolah. Sekolah dapat membandingkan hasil siswanya dengan rata-rata nasional. Sekolah juga dapat membandingkan hasilnya dengan sekolah lain di wilayah yang sama.
Dinas pendidikan menggunakan hasil UNBK untuk menentukan alokasi bantuan. Sekolah dengan hasil rendah mendapat prioritas bantuan peningkatan kualitas. Bentuk bantuan meliputi pelatihan guru, buku teks, dan alat peraga.
Pemerintah juga menggunakan hasil UNBK untuk pemetaan guru. Guru yang siswanya secara konsisten mendapat hasil rendah akan mengikuti pelatihan khusus. Pelatihan ini bersifat wajib dan menjadi syarat kenaikan pangkat.
Penanganan Kecurangan
Pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan UNBK. Siswa yang terbukti menyontek mendapat skor nol pada mata pelajaran tersebut. Siswa yang membawa perangkat komunikasi ke ruang ujian menerima diskualifikasi.
Guru atau pengawas yang terlibat kecurangan mendapat sanksi pemecatan. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan sistemik mendapat sanksi pembekuan operasional. Dinas pendidikan membentuk tim pengawas independen di setiap provinsi.
“Kita tidak main-main dengan integritas ujian. UNBK harus bersih dan jujur. Masa depan anak-anak bangsa tergantung pada data yang akurat,” tegas Abdul Mu’ti.
Persiapan Siswa dan Orang Tua
Kemendikdasmen mengimbau siswa mulai mempersiapkan diri sejak Januari 2026. Siswa dapat menggunakan aplikasi simulasi UNBK untuk latihan. Orang tua perlu mendampingi anak belajar di rumah tanpa tekanan berlebihan.
Psikolog pendidikan menyarankan orang tua tidak membebani anak dengan target nilai tinggi. UNBK tidak menentukan kelulusan, sehingga fungsinya hanya sebagai evaluasi. Orang tua cukup memastikan anak dalam kondisi sehat dan cukup istirahat.
Sekolah menyelenggarakan try out UNBK sebanyak tiga kali. Try out pertama berlangsung pada Februari, try out kedua pada Maret, try out ketiga pada April. Hasil try out membantu siswa mengidentifikasi kelemahan mereka.
Anggaran UNBK 2026
Pemerintah mengalokasikan Rp2,5 triliun untuk penyelenggaraan UNBK 2026. Anggaran ini mencakup pengembangan soal, pelatihan proktor, dan pengadaan perangkat. Biaya transportasi dan konsumsi pengawas juga termasuk dalam anggaran ini.
Komisi X DPR RI menyetujui alokasi anggaran tersebut. “UNBK adalah instrumen penting untuk pemetaan pendidikan. Anggaran ini adalah investasi untuk perbaikan kualitas,” ujar anggota Komisi X DPR RI.
Kesimpulan
UNBK kembali digelar pada tahun 2026 setelah vakum selama enam tahun. Kebijakan ini bertujuan memetakan kualitas pendidikan secara nasional. UNBK tidak menentukan kelulusan siswa, melainkan sebagai alat evaluasi sistem. UNBK hanya menguji tiga mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris.
Baca juga: Dampak Kurikulum Merdeka terhadap Hasil Belajar Siswa di Indonesia
Pelaksanaan UNBK berlangsung pada Mei 2026 untuk semua jenjang. Siswa dapat mengakses aplikasi simulasi untuk mempersiapkan diri. Pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan. Anggaran Rp2,5 triliun mendukung penyelenggaraan UNBK.
Hasil UNBK menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan pemerintah daerah. Sekolah dengan hasil rendah mendapat prioritas bantuan peningkatan kualitas. Dengan UNBK, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata. UNBK menjadi salah satu alat untuk mewujudkan hak tersebut.