Guru Lebih Sejahtera Ribuan Sekolah Direnovasi: Ini Program Pendidikan 2026

Guru Lebih Sejahtera Ribuan Sekolah Direnovasi Pemerintah menetapkan tahun 2026 sebagai periode percepatan transformasi pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam APBN 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjabarkan sejumlah program prioritas. Program tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan guru, renovasi sekolah, hingga penguatan pendidikan inklusif.

Kesejahteraan Guru: Insentif Naik, Kuota PPG Ditambah

Pemerintah serius meningkatkan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki gedung sekolah. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi agenda yang tidak terpisahkan.

Pemerintah menaikkan insentif bagi guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp300 ribu per bulan. Target penerima insentif mencapai 798.905 guru di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menggenjot program sertifikasi guru. Pemerintah menargetkan 41.692 calon guru memperoleh sertifikat pendidik melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2026. Komisi X DPR RI menekankan pentingnya sertifikasi sebagai pengakuan profesi guru. Guru yang tersertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi. Tunjangan ini meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan.

Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi 150 ribu guru di samping sertifikasi. Beasiswa ini membantu guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Program menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini memungkinkan masa studi dipangkas menjadi satu hingga dua tahun.

Perlindungan Guru: MoU dengan Kapolri

Pemerintah juga memperhatikan aspek perlindungan profesi guru. Kemendikdasmen menjalin nota kesepahaman dengan Kapolri. Kesepakatan ini bertujuan menyelesaikan persoalan terkait pendidikan secara damai. Penyelesaian melalui jalur hukum menjadi pilihan terakhir.

Abdul Mu’ti ingin guru dapat mengajar dengan tenang tanpa rasa takut. “Dengan perlindungan tersebut, kami ingin guru dapat mengajar dengan tenang, fokus mendidik, tanpa rasa takut,” tegasnya. Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan profesi guru.

Pelatihan Kompetensi Guru: Bahasa Inggris hingga Inklusif

Pemerintah merencanakan pelatihan massal bagi guru dan tenaga kependidikan pada 2026. Target sasaran pelatihan mencapai 119.888 peserta. Materi pelatihan mencakup pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, literasi, dan numerasi.

Pelatihan Bahasa Inggris menjadi salah satu prioritas. Persiapan ini menyambut kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada tahun 2027. Sekitar 100.000 guru SD akan mengikuti pelatihan Bahasa Inggris tahun ini.

Pelatihan coding dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) juga kembali digelar. Pelatihan ini diperuntukkan bagi guru yang telah mengikuti program sebelumnya.

Pendidikan Inklusif: Melatih Guru Pendamping Khusus

Pemerintah meluncurkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 di 25 provinsi. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan guru profesional. Guru tersebut akan mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Kuota program ini untuk 1.500 guru. Target rasio satu guru berbanding 15 peserta didik di sekolah inklusi.

Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga tantangan utama pendidikan inklusi di Indonesia. Pertama, stigma masyarakat yang menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai aib. Kedua, keterbatasan anggaran untuk mendukung pendidikan khusus. Ketiga, kekurangan guru yang memiliki kompetensi mendampingi anak berkebutuhan khusus.

“Kita masih kekurangan guru, kekurangan pendidik yang memiliki kompetensi, tapi juga sekaligus memiliki dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak yang berkebutuhan khusus itu,” ungkap Mu’ti.

Renovasi Sekolah: Target 60 Ribu Unit

Presiden Prabowo menargetkan renovasi 60 ribu sekolah pada tahun 2026. Beliau menyampaikan pernyataan ini dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Kampung Malang di Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Presiden menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan nasional.

Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi daerah 3T di samping renovasi. Program ini menjadi pengungkit pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Anggaran Pendidikan: Rp757,8 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam APBN 2026. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun khusus untuk sekolah dan perguruan tinggi.

Anggaran mencakup Rp401,5 triliun untuk siswa dan mahasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 1,2 juta penerima KIP Kuliah dan Bidikmisi. Beasiswa LPDP juga diberikan kepada 4.000 penerima. Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga.

Program Prioritas Lima Agenda

Kemendikdasmen menjabarkan lima Program Prioritas Nasional tahun 2026. Pertama, percepatan Wajib Belajar 13 tahun. Kedua, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, penguatan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan. Keempat, penguatan kualitas pendidikan vokasi. Kelima, pemajuan kebahasaan serta kesastraan.

Komisi X DPR RI telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kemendikdasmen TA 2026. DPR memberikan dukungan penuh untuk program digitalisasi sekolah. Digitalisasi terutama penting di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga: nspirasi dari Mbah Guru: Mengajar Matematika Lewat TikTok

Tantangan Pendidikan Inklusi

Meski berbagai program bergulir, tantangan tetap ada. Stigma di masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi kendala utama. Edukasi berkelanjutan perlu meluruskan pandangan keliru ini.

Keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan pemerintah. Pemerintah belum bisa memberikan layanan pendidikan inklusi secara maksimal. Namun, Abdul Mu’ti optimis selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan.

“Saya yakin selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang karena itu kemudian hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak dapat kita penuhi,” ujarnya.

Penuntasan PPG Guru Tertentu

Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka Program PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1 Tahun 2026. Program ini menargetkan 33.975 guru di seluruh Indonesia. Tahun 2026 akan menjadi periode penuntasan bagi peserta PPG Guru Tertentu.

Proses konfirmasi kesediaan di akun SIMPKB berlangsung 18-23 Februari 2026. Lapor diri ke LPTK penyelenggara dijadwalkan 26 Februari hingga 2 Maret 2026.

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi momentum percepatan transformasi pendidikan Indonesia. Pemerintah fokus pada tiga pilar utama: kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan penguatan pendidikan inklusif.

Insentif guru non-ASN naik menjadi Rp400 ribu per bulan. Pemerintah menambah kuota PPG untuk mempercepat sertifikasi pendidik. Pelatihan massal guru mencakup Bahasa Inggris, coding, dan pendidikan inklusif.

Presiden Prabowo menargetkan renovasi 60 ribu sekolah. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun. Kemendikdasmen menjalankan lima program prioritas dengan dukungan penuh Komisi X DPR RI.

Tantangan masih ada, terutama dalam pendidikan inklusif. Stigma masyarakat dan keterbatasan guru berkompetensi menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, komitmen dan kolaborasi semua pihak akan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia.